Posts

Ciri-ciri Pemerintahan Parlementer

Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung oleh warga negara yang berhak memilih di pemilihan umum. Anggota dan pemimpin kabinet (perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja . Di dalam sistem kabinet terdapat dua kepala pemerintahan, yang satu Di gelar sebagai kepala Negara sedangkan yang kedua yang kepala pemerintahan. Contoh; Di Inggris Ratu adalah gelar sebagai kepala pemerintahan                 Di india Presiden juga sebagai kepala pemerintahan simbolis. Secara hukum aktifitas, fungsi dan kekuatan eksekutif berada dibawah sang Ratu atau presiden, bahkan setiap aktifitas yang dijalankan di dalam pemerintahan mengatasnamakan Ratu/presiden. Dia bisa menunjuk dan memberhe...

Pemerintahan Parlementer

Pemerintahan perlementer juga dikenal dengan gelar pemerintahan kabinet. Dibeberapa negara istilah “pemerintahan bertanggung jawab” juga dipakai sebagai istilah parlementer. J.W.Garner mendefenisikan pemerintahan ini sebagai berikut: " Pemerintahan kabinet adalah satu sistem dimana executive – kabinet atau menteri dengan langsung dan secara sah bertanggung jawab kepada legislatur atau dewan atas segala kebijakan politik dan aksinya, dan menengahi juga tanggung jawabnya kepada electorate, sedangkan executive nominal: raja / ratu / president hanya ( sebagai sebutan saja ) –sebagai kepala atau lambang negara yang menduduki posisi yang tidak memiliki tanggung jawab secara bahasa ".  Parlemen adalah sebuah badan legislatif khususnya di negara-negara sistem pemerintahannya berdasarkan sistem Westminster dari Britania Raya. Nama ini berasal dari bahasa Perancis yaitu parlement. Badan legislatif yang disebut parlemen dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlement...

Pertemuan Ke XIV : Modernisasi Politik

PENDAHULUAN  Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan pengetahuan maka globalisasi atau modernisasilah yang menjadi pakaian masyarakat diseluruh dunia. Modernisasi bukan saja mewabah dikalangan manusia namun dari segi ilmu pengetahuan bahkan perpolitikan juga mengalami perubahan yang drastis. Modernisasi politik Pembangunan politik sebagai bagian dari modernisasi senantiasa melibatkan ketegangan dan konflik secara terus menerus antara proses pembangunan dengan syarat-syarat agar system politik tetap pada keadaannya. Ketegangan maupun konflik tersebut merupakan sesuatu inheren dalam pembangunan, yang meliputi tuntutan akan persamaan, proses-proses diferensiasi serta kebutuhan akan kapasitas yang lebih besar. Merupakan suatu hal yang biasa bahwa setiap perubahan-perubahan pada dimensi persamaan, diferensiasi dan kapasitas/kemampuan dalam pembangunan akan mempengaruhi budaya politik elite dan massa, perubahan (smooth) dimana elite maupun massa terakomodasi dalam budaya-buda...

Pertemuan Ke XIII : Budaya Politik

PENDAHULUAN  Kebiasan, seni dan pemikiran adalah wujud dari budaya. Setiap umat manusia yang ada didunia memiliki wujud tersebut dalam perkembangan hidup dari masa ke masa. Budaya merupakan salah faktor yang mempengaruhi proses kemajuan manusia berabad – abad bahkan dalam hidup bernegara. Definisi budaya Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia. Pengertian budaya Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang...

Pertemuan Ke XII : Ideologi Politik

PENDAHULUAN Bab ini akan membahasa tentang golongan berpengaruh dan berkepentingan, dimana kedua golongan tersebut merupakan ujung tombak dalam mensukseskan pemilu dan tertibnya Negara. Disisi lain dari golongan ini pula lahir beragam ideologi yang mana dari dahulu hingga sekarang ideologi tersebut menjadi pegangan masyarakat. Golongan berpengaruh dan berkepentingan; Asosiasi independen yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama dengan memakai beragam cara untuk menekan pemerintah. Faktor – fa k tor tumbuhnya: 1.       Pertumbuhan peradaban industry 2.       Aktifitas Negara yang meluas 3.       Gagalnya semangat demokrasi 4.       Gagalnya partai politik 5.       Sitem perwakilan daerah

Pertemuan Ke XI : Trias Politika

PENDAHULUAN Trias politika adalah mesin yang menjalankan roda pemerintahan, dengan adanya eksekutif, legislative dan yudikatif lajunya pemerintahan bisa terkoordinir dengan baik. Disisi lain ketiga mesin tersebut dipilih langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat bukan golongan atau lembaga yang mengusung mereka. 1. Eksekutif eksekutif adalah cabang pemerintahan bertanggung jawab mengimplementasikan, atau menjalankan hukum . Figur paling senior secara de facto dalam sebuah eksekutif merujuk sebagai kepala pemerintahan . Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi , dalam sistem presidensiil , atau sebagai pemerintah , dalam sistem parlementer . Fungsi – fungsi 1.       Distribusi keuangan 2.       Fungsi judicial 3.       Mengadakan diplomasi dengan luar 4.       Kekuasaan atas militer 5.       Menjalankan hukum d...

Pertemuan Ke X : Partai Politik

Pendahuluan Partai politik adalah salah satu komponen yang penting di dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan,argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa ataupun seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Definisi Partai Politik Partai politik, per definisi, merupakan sekumpulan orang yang secara terorganisir mem-bentuk sebuah lembaga yang bertujuan merebut kekuasaan politik secara sah untuk bisa menjalankan program-programnya. Parpol biasanya mempunyai asas, tujuan, ideolog, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya. Parpol juga mempunyai pengurus dan massa.