Sisi buruk pemerintahan demokrasi

BY: S. N. Dubey

1. prinsip persamaan hak yang tak waras

Demokrasi berbasis terhadap anggapan bahwa manusia semua sama atau sederajat, karena mereka akrab dan memiliki hal serupa didalam mental, spiritual dan kwalitas moral. Akan tetapi para pengkritik demokrasi membantah bahwa anggapan tersebut mustahil. Manusia tampak sangat luas berbeda didalam figure jasmani, stamina moral, dan kapasitas untuk belajar dengan berlatih dan pengalaman. Demokrasi adalah sebuah ide yang tidak mungkin dan juga tidak logis, Untuk memberikan hak setiap individu dalam memilih merupakan hal yang merusak perhatian masyarakat.


2. pemujaan atas ketidak mampuan

Kritikan ini menggambarkan pemujaan atas ketidak mampuan. Pemerintahan oleh mayoritas merupakan peraturan yang dipegang oleh manusia biasa, dimana secara umum tidak intelligent, memiliki opini yang tak terkontrol dan bertindak secara emosi tampa alasan, pengetahuan yang terbatas, kurangnya waktu luang yang diperlukan untuk perolehan dalam memahami informasi, dan curiga atas kecakapan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, demokrasi adalah lemah didalam kwalitas. Tiada nilai politik yang tinggi tampa anggota yang unggul didalamnya.


3. mobokrasi

Didalam demokrasi yang memerintah adalah publik; sedangkan publik atau kelompok seringkali beraksi dengan cara menyolok yang sangat berbeda, dari cara normal individu yang menyusun kelompok. Setiap kelompok kehilangan perasaan untuk bertanggung jawab, personalitas individu dan kesadaran mereka merupakan pilihan. Aksinya bersifat menurutkan kata hati dan menghasilkan dengan mudah, pengaruh atas saran dan pengaruh buruk perasaan dari kelompok lainnya. Oleh karena itu, Jenis kelompok apapun beraksi dibawah stimuli sementara; mereka bergerak dengan menyetir masyarakat primitip. publik seringkali berkelakuan zalim, bahkan merupakan orang yang sangat lalim. Hal yang tidak indah dimana pemimpin politik memamfaatkan psikologis rakyat banyak dan membangunkan nafsu masyarakat dalam aba- aba untuk memenangkan dukungan mereka.


4. oligarchy yang terburuk

Beberapa kritikan menegaskan bahwa demokrasi adalah pelatihan memimpin untuk menuju oligarchy yang terburuk. Telleyrand mengambarkan demokrasi adalah sebuah aristokrasi orang yang jahat. Hal lazim pada setiap manusia adalah cemburu atas keunggulan orang lain. Oleh karena itu, mereka jarang memilih orang yang mampu untuk memimpin mereka. Mereka sering memilih orang yang rendah kwalitasnya, dimana sering tidak mengindahkan dan secara luar biasa cakap dalam mengatur diri mereka sendiri dengan sentiment yang tinggi. Orang yang jujur dan mampu jarang terpilih didalam demokrasi. Kekuatan demokrasi berada ditangan perusak dan koruptor. Carlyle mengapkirkan bahwa demokrasi pemerintahan tukang bual atau tukang obat.


5. pemerintahan para kapitalist

Marxist mengkritik demokrasi yang menggolongkan demokrasi kaum borjuis. Mereka memperdebatkan doktrin kedaulatan yang menjadi dasar didalam demokrasi adalah sebuah dongeng. Padahal demokrasi dalam hak suara orang dewasa melahirkan dendam, dan berada dibawah analisa pemerintahan kapitalist, yang mana bisa dikatakan dari kapitalist untuk kapitalist. Uang adalah pemimpin dan peraturan didalam pemerintahan demokrasi, seperti bentuk pemerintahan yang lain. Bisnis dan finansial adalah tokoh terkemuka yang mengeluarkan dana milyaran dalam pemilihan, dan ini semua untuk menarik pengikut agar bersatu dan memilihnya sebagai wakil mereka. Mereka membiayai partai- partai politik dan membeli para politikus. Maka dari inilah Negara diperintah oleh kelompok yang menarik perhatian.


6. pemerintahan oleh sekelompok kecil

Disini menegaskan demokrasi atas nama tidak tersokong. Setiap Negara yang memiliki populasi terbesar tidak pernah melatih vote mereka. Lagipula, dalam demokrasi dikebanyakan Negara yang melewati angka pemilihan keluar sebagai juara. Dibawah sistem ini sering terjadi atas minoritas partai mendapatkan vote meraih kembali kekuatan. Sedangkan partai yang tidak meraih suara yang memadai, maka akan menjadi sebagai partai oposisi atau sayap kiri. Jadi demokrasi adalah pemerintahan yang berhenti untuk menjadi pemerintahan mayoritas.


7. sistem partai yang korupt dan melemahkan bangsa.

Demokrasi berbasis atas sistem partai. Partai- partai dipandang sangat diperlukan untuk kesuksesan demokrasi. Akan tetapi sistem partai telah merusak demokrasi dimana- mana. Partai- partai meletakkan perhatian utama mereka sendiri daripada bangsa mereka. Semua perlengkapan institusional dan ideological orang – orang yang berhak memilih dalam pemilihan adalah korup. Mereka menganjurkan ketidak tulusan, mengacaukan persatuan bangsa, menyebarkan dusta, dan merendahkan standar moral rakyat. Mesin partai dengan baik bekerja atas setiap individu warganegara, siapa saja yang berkeinginan menggunakan sedikit pendapat atau tiada kebebasan. Faktanya sistem fasilitas daripada partai menghalangi operasi peraturan lalim. Sistem partai menciptakan kelompok politik professional, yang mana kebanyakan dari mereka tidak mampu bekerja secara serius dan membangun.

Mereka tumbuh berkembang diatas kesilapan masyarakat, yang berhasil mereka tipu dan dimamfaatkan. Mereka selalu menciptakan kepalsuan pokok persoalan, untuk menjaga bisnis yang berjalan. Para politikus tidak hanya memonopoli kekuatan, akan tetapi menguasai juga wibawa sosial. Hasilnya, rakyat sibuk dalam profesi yang beragam dan lapangan kerja yang timbul berjenis dalam kondisi yang rumit dan terlelap didalam pekerjaan mereka masing- masing.


8. menghalangi perkembangan sosial

menurut Faguet demokrasi adalah sebuah benda yang aneh sekali bentuknya dalam biologis; ia tidak sebaris dengan proses perkembangan. Hukum perkembangan adalah mendakinya kita dalam derajat perkembangan sentralisasi yang baik; perbedaan bagian tubuh memberikan kelainan pada fungsi. Otak mengontrol semua bagian organisme. Demokrasi adalah anti perkembangan. Ia tidak memiliki sistem sentral yang ditakuti. Tidak ada satu badan bagian politik, yang bisa berpikir dan merancang semua organismenya; ia mengira bahwa otak bisa dialokasikan dimana- mana dalam organisme.


9. menghalangi perkembangan intelektual

Kritikan terhadap demokrasi adalah menghalangi perkembangan ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusastraan. Rakyat jelata menjadi bodoh dan kolot dalam segi pandang, dimana bermusuhan terhadap aktifitas serius intelektual. Seniman dan penulis memulai untuk memenuhi vulgar dan memilki selera rendah bahkan menjadi parhatian bagi rakyat jelata. Hasil dari seni dan sastra sama dengan merendahkan derajat. Didalam perkataan Burn; peradaban yang dihasilkan demokrasi bisa dikatakan biasa, cukupan dan tumpul.


10. demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang mahal

Propaganda partai dan sering mengunjungi pemilihan membutuhkan pengeluaran yang besar. sebagai contoh di India, milyaran rupees tersalurkan untuk setiap lima tahun pemilihan. Jumlah uang yang sangat besar ini dikeluarkan sebagai gaji dan upah para legislator. Dana yang seharusnya dipakai untuk tujuan produktif, dihabiskan dengan sia- sia atas dasar berkampanye dan jumlah ilmu perawatan.

Lord Bryce adalah pakar yang mempelajari secara luas, dan membuat catatan demokrasi dari berbagai Negara, menyatakan beberapa keburukan didalam demokrasi modern sebagai berikut:

1. uang adalah kekuatan yang menyesatkan administrasi dan perundang- undangan.

2. kecenderungan untuk membuat demokrasi sebagai profesi yang menguntungkan.

3. keroyalan didalam administrasi.

4. penyalahgunaan doktrin persamaan hak dan gagal untuk menghargai nilai keahlian administrasi.

5. kekuatan organisasi partai yang tidak pantas.

6. kecenderungan para legislator dan pejabat untuk bermain atas vote, didalam melewati hukum dan tahan terhadap pelanggaran perintah.





Comments

  1. Artikel-artikel di blog ini bagus-bagus. Coba lebih dipopulerkan lagi di Lintasberita.com akan lebih berguna buat pembaca di seluruh tanah air. Salam Blogger!

    http://www.lintasberita.com/Politik/Sisi_buruk_pemerintahan_demokrasi/

    ReplyDelete
  2. wah bagus2 artikel2nya,,,

    saya tertegun dengan prinsip demokrasi berdasrkan pandangan biologi,, segala sistem pasti berdasarkan suatu tatanan sentralisasi yang diatur, tuhan sudah mengkodratkan, seperti tata surya kita yang yang mengelilingi matahari, suatu tatanan yang berpusat....

    benar ternyata negara2 bekembang seperti kita tidaklah cocok degan sistem ini....

    oh ya kamu ada fs ndak???

    ReplyDelete
  3. aduh, aku dulu paling gak demen sama "demokrasi Pancasila" nya Pak Harto (waktu sekolah-kuliah), begitu Pak Harto dah Lengseng euforia demokrasi di Indonesia, hmmm...benar-benar menyedihkan, Aku Justru sama sekali gak Bangga Indonesia menjadi negara demokrasi seperti sekarang ini.... Amit-amit, lebih baik kembali aj ke "Demokrasi Pancasila" nya Pak Harto.... Indonesia Gak akan Pernah Maju kalo Tetap Maksa Jadi Negara Demokrasi.... Caya Deh!!!

    ReplyDelete
  4. Anonymous11:12 PM

    artikelnya bagus banget...
    saya senang membacanya...
    semoga bisa terus berkarya..
    sedikit tapi berarti,,
    daripada tidak sama sekali...
    semangat y!!

    ReplyDelete
  5. Sistem Demokrasi di Indonesia dan seluruh Negara yang masih menggunakan sistem demokrasi wajib diganti karena sistemnya masih menggunakan suara manusia yang lemah tetapi hanya satu solusinya ganti dengan sistem emerintahan islam yang berdasarkan alquran dan sunnah yang memang diakui sebagai sistem dari Allah swt atau panduan hidup bagi manusia karena allah swt tahu betul apa-apa yang baik untuk hambanya didunia.. ibaratnya allah swt memberikan panduan hidup kepada manusia berupa alquran dan sunnah. sumber http://www.hizbut-tahrir.or.id

    ReplyDelete
  6. Bagi yang anti demokrasi sebuah pengkhianatan terhadap statusnya sebagai warga dari negara yang demokratis.
    Setiap sistem punya titik lemah, sama halnya dengan demokrasi.. Tugas anda adalah berupaya meminimalisirnya. Terima kasih karena anda telah melakukannya dengan cara mengingatkan semua orang akan adanya lubang yang menganga dalam proses demokrasi bangsa... keep strugle !!!

    ReplyDelete
  7. ternyata sisi buruk demokrasi lebih banyak dibandingkan dengan sisi baiknya. berarti lebih banyak rugiya dong daripada manfaat. klo gitu, bwt apa diterusin.. tinggalin aj sistem yg kaya bgini.
    makasi ya bwt penulis yg punya blog ini.. :)

    ReplyDelete
  8. bagaimanapun pemikiran manusia itu terbatas, apalagi untuk membuat sistem & hukum di sebuah negara...
    ujung2nya kita bakal balik lagi ke sistemnya Yang Maha Pencipta (Allah SWT)...

    mestinya dalam pemilihan pemimpin, suara ada di tangan orang2 yang ahli (hukum, politik, ekonomi, dll) , ulama, tokoh2 masyarakat, tentu mereka harus org2 yg jujur dan amanah, seleksi pemimpin dan wakil rakyat juga jadi semakin ketat..
    jadi rakyat gak perlu repot2 ke tps, gontok2an gara2 gak terdaftar, gak perlu keluar dana triliunan rupiah (dana segitu mending bwt bikin lapangan kerja)

    lagian udah ketawan munafiknya sistem democrazy, liat aja tuh "kiblat demokrasi" (USA, dkk), KATANYA DEMOKRASI tapi kok MAKSAIN DEMOKRASI di negara orang, negara orang diacak-acak terus sistemnya dipaksa harus ngikutin demokrasi...

    ReplyDelete
  9. kenapa ya bangsa ini masih memakai pemahaman demokrasi panasila sementara dalam pelaksanaannya nonsen

    ReplyDelete
  10. indonesia memang baru belajar berdemokrasi, jadi wajar saja kalau kondisi pemerintahannya semacam ini. individualisme menjangkit hampir seluruh jajaran pejabat

    ReplyDelete
  11. indonesia memang baru belajar berdemokrasi, jadi wajar saja kalau kondisi pemerintahannya semacam ini. individualisme menjangkit hampir seluruh jajaran pejabat

    ReplyDelete
  12. indonesia memang baru belajar berdemokrasi, jadi wajar saja kalau kondisi pemerintahannya semacam ini. individualisme menjangkit hampir seluruh jajaran pejabat

    ReplyDelete
  13. secara historis di Indonesia tidak ada masyarakat demokratis, secara yuridis juga tidak ada di undang-undang yang menyebutkan bahwa indonesia adalah negara yang demokratis.
    demokrasi menitikberatkan pada kuantitas, sementara musyawarah menitikberatkan pada kualitas. demokrasi tidak sama dengan musyawarah.
    lha....yang ada di Pancasila itu musyawarah bukan demokrasi.
    orang Indonesia yang salah memahami demokrasi itu sebenarnya apa.

    ReplyDelete
  14. Manusia memang diberi hak untuk memilih,dan dipilih,mengeluarkan pendapat,berkumpul, berserikat, memimpin dan dipimpin dan lain lain semuanya sesuai dengan fitrah ciptaan manusia oleh Allah swt semuanya tepat tersalurkan ke yang namanya sistem demokrasi. Pada sisi ini, insya Allah tidak bertentangan dengan fitrah Allah yang telah digariskan dalam Alqur'an. lebih-lebih bagi orang beriman, demokrasinya terpimpin oleh Alquran (syareat agama ).tentu demokrasinya cantik. benar, manusiawi, dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME )
    Tapi demokrasinya orang yang awam, lebih-lebih demokrasinya orang yang tidak beragama tentu sangat lain kondisinya.( demokrasi sak udele dewe tanpa batasan, tanpa, akhlak yang benar,tanpa keluhuran budi ) tentu dapat dibayangkan seperti apa ujud kehidupan ini.
    Itulah demokrasi, baikdantepat bagi orang intelektual yang bermoral, buruk bagi orang-orang yang kadar intelektualitas rendak lebih lagi bagi orang yang bermoral hewani (maaf, orang yang kurang senang terhadap agama )

    ReplyDelete
  15. repuh amat bahasa'a
    gpplah yg penting pekerjaan ane selesai

    ReplyDelete
  16. ketika suatu pilihan telah dijatuhkan... penyesalan di belakang tidak akan berguna... mari kita pilih pemimpin yg paling kredible dan tepat di masa datang... bagimanapun pemerintahan yg sekarang merupakan pilihan kita sendiri....

    ReplyDelete
  17. Saya setuju pada posting diatas...
    Dan pada komen sobat sekalian ada pro dan kontra...jika demokrasi tidak mampu memberikan garansi kesejahteraan umat...mengapa tidak beralih saja kepada sistem islam yaitu KHILAFAH...sudah jelas mendapat garansi dari Allah swt...segala hukum dan undang-undang telah dipaparkan didalam al'qur'an dan hadist....kita tinggal mengendarainya saja.....bukankah bgtu...?
    Terimakaseh gan atas tulisannya....terus berkarya...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Teori ilmu politik

Apa Itu ilmu Politik